Tak Henti Dirundung Malang

“Tak henti dirundung malang,” mungkin itulah ungkapan paling pas yang dinisbahkan pada nasib kaum Muslim saat ini di seluruh dunia, termasuk di dalam negeri, yang terus menjadi ‘sasaran tembak” dari apa yang dipropagandakan sebagai “Perang Global Melawan Terorisme”. Di dalam negeri, kasus “penculikan” sejumlah pengurus masjid dan aktivis Islam oleh aparat kepolisian—meski kepolisian, sebagaimana dituturkan oleh Kaporli Jenderal Polisi Dai Bachtiar (PR, 18/09), mengklaim itu sebagai penangkapan—adalah kasus paling mutakhir di antara sejumlah kasus yang membuat kaum Muslim semakin prihatin. Polisi beralasan, mereka yang ditangkap adalah orang-orang yang memang diduga terlibat dalam sejumlah aksi teroris atau berencana melakukan teror baru.

Profesional, proporsional, dan mandiri
Mengapa penangkapan itu terjadi? Bagian Reskim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng menegaskan bahwa seseorang ditangkap karena perbuatannya yang melanggar hukum, bukan alasan yang lain, misalnya jabatan atau pekerjaan tersangka. (Hidayatullah.com, 17/09). Maknanya, siapapun yang melanggar hukum dan apapun pelanggarannya harus dihukum. Persoalannya ada beberapa hal yang menggelitik untuk dikaji apakah hanya itu alasannya?

Dalam penanggulangan kejahatan setidaknya ada tiga prinsip yang harus dijadikan pegangan. Pertama, profesional. Artinya, dijalankan secara benar dan berdasarkan bukti. Realitas menunjukkan, sebagaimana diakui Menkeh Yusril Ihza Mahendra, serangkaian penangkapan dan penculikan orang-orang di berbagai kota di Tanah Air belakangan ini tidak pernah mengindahkan ketentuan Pasal 26 UU Terorisme (PR, 18/09). Begitu pula dilihat dari KUHP. Polisi tidak memakai cara-cara yang transparan dan komunikasi yang terbuka, baru mengakui adanya penangkapan setelah masyarakat mempersoalkannya. Dapat dibayangkan, bila masyarakat tidak mengangkatnya ke permukaan maka tidak akan diketahui adanya penangkapan tersebut. Akhirnya, penculikan terus terjadi dan hal ini membangkitkan ketakutan dan keresahan di kalangan umat Islam, khususnya aktivis Islam. Apalagi bila dikaitkan dengan usulan revisi UU Antiterorisme. Benar, kata Wakil ketua Subkomisi Pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Taheri Noor, bahwa ancaman pidana bagi orang yang diduga perencana atau penggerak teror kendati teror itu belum terjadi dapat bermuara kepada pengadilan pemikiran (Media Indonesia, 23/09/2003). Akibat berbeda pemikiran siapapun dapat ditangkap dengan alasan diduga akan melakukan teror. Ujungnya, keresahan di kalangan umat Islam, khususnya aktivis Islam. Inikah yang sebenarnya dikehendaki???

Kedua, proporsional. Dari sisi jumlah korban meninggal, kasus Bom Marriot atau kasus Bom Bali mencapai 300-an. Hal ini tidaklah lebih besar dibandingkan dengan—misalnya—kasus pembantaian umat Islam di Ambon atau di Poso beberapa waktu lalu, yang menewaskan ribuan orang. Akan tetapi, mengapa hingga saat ini tidak ada tindakan yang berarti dari pihak aparat untuk menangkap, atau paling tidak, mengusut orang-orang yang diduga sebagai dalang dalam pembantaian kasus tersebut? Begitu pula dilihat dari sisi dana, kerugian yang diakibatkan oleh koruptor kelas kakap dan konglomerat hitam jauh lebih besar. Tapi, mengapa mereka masih tetap berkeliaran? Tidak diadili? Padahal, tindak kekerasan maupun penghilangan kekayaan rakyat jelas sama-sama tidak dibenarkan. Bila benar hal tersebut untuk penegakkan hukum maka semestinya semuanya harus ditindak sama. Tidak pilih-pilih. Jika tidak, tindakan tersebut tidak proporsional. Tindakan tidak proporsional inilah yang harus ditolak.

Ketiga, mandiri. Kasus ini tidak dapat dilepaskan dari skenario global AS dalam apa yang mereka sebut perang melawan terorisme. Mengapa penangkapan ini terjadi setelah pejabat AS bertemu dengan pejabat kepolisian? Mengapa pada saat di dalam negeri kaum Muslim resah dengan berbagai pencidukan aktivis Islam, AS justru mengundang para ulama dari kalangan pondok pesantren bulan November mendatang ke sana? Apakah ini bukan politik belah bambu? Mengapa pemeriksaan terhadap dua orang mahasiswa Indonesia yang ditangkap di Pakistan 20 September 2003 bukan hanya oleh kepolisisn Pakistan tetapi juga FBI? Mengapa ketika bom meledak di JW Marriot, pejabat Australia satu jam kemudian menuduhnya dilakukan oleh kelompok Islam? Ada apa di balik pernyataan Colin Powell, seperti dikutip The Jakarta Post (21/9/2003) yang memuji Indonesia sangat berhasil memerangi terorisme dengan baik, padahal sebelumnya selalu memojokkannya? Semestinya, kita mandiri. Sikap tidak mandiri hanya akan mengadu domba antara kepolisian dengan umat Islam yang berarti pula pengacak-acakan tubuh umat Islam itu sendiri. Sebab, bagaimanapun mayoritas polisi adalah kaum muslim yang wajib membela Islam dan kaum muslim yang berpegang kepadanya.

Bias Politik
Tidak bisa dipungkiri, perang melawan kaum teroris yang dilakukan Pemerintah di berbagai negara tidaklah murni merupakan kebijakan Pemerintah, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh propaganda yang dilakukan AS pasca Peristiwa 11 September 2001. Sebagaimana dimaklumi, propaganda perang melawan terorisme yang dipimpin oleh AS saat ini lebih banyak bias politiknya daripada upaya menumpas terorisme dan menindak tegas pelakunya. Bias ini jelas akan menjauhkan upaya solutif untuk menyelesaikan persoalan ancaman terorisme ini.

Paling tidak, ada empat penyebab ‘bias politik’ dalam upaya penumpasan terorisme ini: Pertama, standar ganda. Siapa yang disebut terorisme dan siapa yang tidak, selama ini sangat bergantung pada kepentingan pihak yang menyebutkan. Ironisnya, pihak yang paling banyak mempraktikkan standar ganda ini adalah AS dan sekutu Baratnya. HAMAS dimasukkan sebagai kelompok teroris. Sebaliknya, institusi Israel yang melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina tidak disebut teroris. Di dalam negeri, kelompok RMS Kristen di Maluku yang ingin memisahkan dari Indonesia tidak dimasukkan dalam kelompok teroris. Fretilin di Timor Timur (saat masih menjadi bagian NKRI) bahkan lebih sering disebut kelompok pejuang pembebasan. Sebaliknya, kelompok Islam Chechnya yang ingin membebaskan diri dari penjajahan Rusia lebih sering disebut kelompok pemberontak, sparatis, atau teroris.

Kedua, generalisasi. Bias politik juga timbul karena seringnya generalisasi dilakukan oleh AS dan sekutunya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam lantas digeneralisasi dengan istilah “Terorisme Islam”. Di sini tidak dipertanyakan, apakah motif kekerasan itu dilandasi oleh ajaran Islam atau tidak. Sebaliknya, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok lain seperti di Irlandia tidak pernah disebut “Terorisme Kristen”. Pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Hindu di Gujarat juga tidak disebut dengan “Terorisme Hindu”. Pembantaian kaum muslim Palestina oleh orang-orang Yahudi tidak dinamai “Terorisme Yahudi”.

Generaliasi ini kemudian juga menjadi sangat bias ketika dikaitkan dengan isu-isu di luar tindakan terorisme ini. Contohnya adalah upaya mengaitkan penegakan syariat Islam dan Daulah Islam dengan terorisme. John Howard, misalnya, ketika menuduh Jamaah Islamiyah sebagai pelaku bom Marriot, lantas membumbuinya dengan catatan kelompok ini ingin menegakkan Daulah Islam (Negara Islam). Padahal, tidak ada relevansi langsung atau sebab-akibat antara tindakan kekerasan dengan upaya penegakan syariat Islam atau Daulah Islam; tidak pula semua kelompok yang memperjuangkan syariat Islam atau Daulah Islam ini menempuh jalan kekerasan.

Ketiga, transparansi. Upaya penumpasan terorisme global sering tidak terbuka, tidak obyektif, dan tidak fair. Hingga saat ini, misalnya, tidak ada peradilan terbuka yang disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan kuat tentang siapa pelaku serangan terhadap gedung WTC pada 11 September 2001. Banyak misteri yang tidak terungkap di balik serangan ini. Dalam kasus Bom Bali juga sama. Kuatnya daya ledak, yang diduga setara dengan ledakan bom C-4, yang karenanya mustahil dilakukan oleh orang semacam Amrozi atau Imam Samudra, sampai saat ini tidak banyak diungkap. Siapa Umar Faruk atau Hambali pun masih misteri. Akses terhadap Hambali pun tidak diberikan kepada Indonesia oleh AS.

Keempat, melupakan akar ‘terorisme’. Sebenarnya banyak pihak yang sudah mengungkapkan terorisme yang saat sekarang ini terjadi lebih merupakan reaksi perlawanan terhadap penindasan dan dominasi AS di dunia internasional, terutama Dunia Islam. Roger Garaudi, salah seorang intelektual Barat yang dikenal kritis, melihat faktor utama pendorong munculnya fundamentalisme Islam adalah kolonialisme Barat, dekedansi Barat, dan munculnya fundamentalisme Zionis Israel.

Sangat boleh jadi, hal-hal semacam inilah yang lebih banyak mempengaruhi kebijakan dan tindakan penguasa/aparat di dalam negeri dalam upayanya memerangi terorisme, termasuk dalam kasus penangkapan para aktivis Muslim.

Sikap Kita Seharusnya
Kembali pada kasus di atas, sikap kita sebagai Muslim sudah jelas, yakni: Pertama, kita mengutuk segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh individu maupun penguasa terhadap umat Islam. Sebab, penguasa pada dasarnya adalah pelayan, pelindung, dan pengayom rakyat; bukan pelayan dan pengabdi pihak asing, apalagi pihak asing tersebut adalah musuh Islam dan kaum Muslim. Rasulullah saw. besabda:

Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir (kepala pemerintahan) adalah pemimpin bagi rakyatnya, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.(HR al-Bukhari-Muslim).

Rasul juga bersabda:

Seseorang yang memimpin kaum Muslim dan dia mati, sedangkan dia menipu mereka, Allah akan mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Jika menipu rakyat saja menyebabkan penguasa tidak akan masuk surga, apalagi menzaliminya dalam bentuk menangkapi, meneror, dan menyiksa mereka dengan alasan yang tidak jelas?

Lebih dari itu, penguasa negeri ini, termasuk aparatnya, kebanyakan adalah juga Muslim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mereka melindungi saudara Muslim lainnya. Allah Swt. berfirman:

Orang-orang Mukmin laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. (QS at-Taubah [9]: 71).

Kedua, kita mengutuk segala bentuk propaganda perang melawan terorisme jika itu dijadikan alat untuk memojokkan umat Islam. Apalagi tidak ada bukti kuat bahwa umat Islam adalah pihak yang melakukan berbagai tindakan terorisme. Sebaliknya, tindakan terorisme yang terjadi selama ini justru lebih banyak dilakukan oleh Negara (state terorisme) Amerika dan Israel. Invasi Amerika ke Afganistan dan Irak atau pendudukan Israel atas Palestina adalah salah satu buktinya. Oleh karena itu, terhadap merekalah seharusnya propaganda perang melawan terorisme diarahkan.

Ketiga, kita mengajak kepada seluruh kaum Muslim—termasuk penguasa—untuk terus memperkuat ukhwuhah Islamiyah dan meyatukan langkah untuk menghadapi musuh bersama, yakni Amerika dan sekutunya. Sebab, musuh kita tentu saja bukan sesama Muslim, apalagi rakyat sendiri; tetapi semua orang, kelompok, atau negara kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam.

Keempat, kita kaum muslim perlu meningkatkan kepekaan politik dan jangan terjebak kepada tindak kekerasan. Sebab, sejarah menunjukkan, tindak kekerasan digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menggulung Islam dan orang-orang yang memperjuangkannya dengan ikhlas.

Itulah beberapa sikap yang harus dilakukan oleh kita lakukan sebagai Muslim. Dengan itu, segala bentuk upaya busuk yang arahkan kepada kita oleh musuh-musuh kita tidak akan pernah berhasil, dan kita tidak akan terus-menerus menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir. Allahu Akbar!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s