Masih Perlukah Demokrasi Bagi Rakyat ?

Masih Perlukah Demokrasi Bagi Rakyat

Memperingati ulang tahunnya yang ke-12, The Habibie Center (THC) mengadakan seminar dengan tema “Constitutional Reform and Civic Education: Comparative Perspectives and Shared Experiences of Germany and Indonesia”. Acara yang digelar di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific Jl. M.H.Thamrin, Jakarta pada hari Kamis (10/11/2011) menghadirkan sejumlah pakar politik-kenegaraan, diantaranya Prof. Dr.Hasjim Djalal, mantan Komisi Konstitusi MPR-RI dan Prof. Dr. Siegfried Bross, mantan Hakim Konstitusi Jerman.

Pada satu sesi dalam seminar tersebut,dibahas mengenai tidak efektifnya sistem demokrasi yang dianut pemerintahan sekarang. Sebab, menurut salah satu pembicara, Dr. Harjono yang mewakili Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah mengalami suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah berkali-kalinya dilakukan amandemen konstitusional. Prof. Maruarar Siahaan setali tiga uang dengan Harjono.

Mantan Hakim Konstitusi Indonesia itu berpendapat bahwa pemegang keputusan di negara ini tidak terlalu fokus dengan mandat UUD ’45. Misalnya pengaturan kebijakan penanaman modal yang seharusnya, kata dia, diatur dengan UUD. “Tapi kenyataannya banyak diatur dengan Peraturan Presiden,” sindirnya. Bahkan dengan sistem kepemimpinan seperti sekarang ini, Maruarar meragukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu bertahan ke depannya.

Adanya pergeseran undang-undang negara juga diakui oleh Prof. Dr. Sofian Effendi yang turut berpartisipasi dalam acara yang digelar bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation tersebut. Bagi dia, sudah susah mengetahui
UU saat ini merupakan UUD ’45. Yang masih asli dari UUD tersebut hanyalah atribut-
atribut kenegaraan. Dampak Buruk Demokrasi Pergeseran terhadap nilai-nilai UUD ini
memiliki dampak yang tidak baik, terutama
bagi perjalanan bangsa. Sebagai contoh apa
yang dikatakan Harjono bahwa, “Simpang-
siurnya persoalan (bangsa) datangnya bukan
dari rakyat, tapi dari penyelenggara negara (pemerintah, red).” Kasus penyalahgunaan uang negara yang
semakin parah juga mengindikasikan hal
tersebut. Sofian menjelaskan, sebagian besar
anggaran pemerintah digunakan untuk
kepentingan perangkat negara. Angkanya
berkisar 82 persen, sisanya baru yang dimanfaatkan untuk pemulihan sarana
publik.

Ini yang menyebabkan fasilitas umum
banyak terbengkalai. Dia memberi contoh
lalu lintas Jakarta yang semakin macet. Padahal, “Pemerintah harus memenuhi
tugas-tugas dan tanggung jawab untuk
kepentingan umum,” demikian menurut
Profesor Bross dalam pidatonya di awal
seminar memberi gambaran tentang sistem
demokrasi di Jerman. Sofian juga menyatakan bahwa masyarakat
hanya memperoleh manfaat kecil dari
demokrasi. Demokrasi, menurutnya, tidak
memiliki dampak positif langsung bagi
rakyat Indonesia. Yang lebih menikmati hasil
dari demokrasi, lanjut Dewan Pakar dari THC ini, adalah institusi demokrasi seperti partai
politik, pejabat dan lain-lain. Meski Harjono tetap memandang positif
demokrasi sebagai tantangan besar
sekaligus nilai yang bisa dijadikan acuan
dalam berbangsa dan bernegara, tapi timbul
pertanyaan olehnya, “Masih perlukah
masyarakat yang demokratis?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s