Jangan Paksakan Kami Untuk Setara!

Jangan Paksakan Kami Untuk Setara!

Oleh: Sarah Mantovani

USAHA kaum feminis Indonesia agar
terciptanya Kesetaraan Gender di Indonesia
tidak berhenti pada usaha pembuatan CLD-
KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum
Islam) saja tetapi sudah mencapai
pembentukan rancangan undang-undang tentang Kesetaraan Gender. Salah satu bunyi dari Pasal 1 Rancangan
Undang-Undang Kesetaraan Gender yang
rencananya akan di sahkan tahun ini adalah; “Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan penikmatan manfaat yang sama dan adil di semua bidang kehidupan” (Ps. 1 RUU Kesetaraan
Gender)
Secara sekilas, memang kita tidak akan
melihat keganjilan atau sesuatu yang aneh
dalam RUU Kesetaraan Gender, tetapi saya
baru menemukan keganjilan saat membaca
naskah akademik RUU tersebut, terutama
pada saat membaca asas-asas yang di pergunakan dalam membuat RUU Kesetaraan
Gender pada halaman 23, yang salah satunya
adalah CEDAW (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against
Women).

Karena di dalam CEDAW, pada pasal
11 ayat (1) poin b menyebutkan bahwa: “Negara-negara peserta akan
mengambil segala tindakan yang pantas
untuk menghapus diskriminasi terhadap
kaum wanita di bidang pekerjaan guna
menjamin, atas dasar persamaan kaum
pria dan wanita, hak yang sama, khususnya:

(b) Hak untuk memperoleh kesempatan-
kesempatan kerja yang sama, termasuk
penerapan kriteria seleksi yang
samadalam masalah pekerjaan”. Yang berarti dalam pasal tersebut, apabila
wanita masuk dalam akademi/sekolah
militer, dia juga harus menjalani tes fisik
yang sama seperti yang diberlakukan
kepada kader pria.
Sedangkan, di Inggris saja, saat pemerintahnya memberlakukan “Gender
Free Aproach” pada tahun 1997 dalam
merekrut tentaranya dan memberlakukan
ujian fisik yang sama kepada kader pria dan
wanita maka yang terjadi adalah tingkat
cedera yang tinggi di kalangan kader wanita.

Kemudian, dalam Perang Teluk, satu per 10
kru wanita Kapal Perang Amerika USS Acadia
dikembalikan karena hamil di perjalanan
menuju atau di medan perang, sementara
jumlah tentara pria yang dikembalikan: Nol.
Kapal itu kemudian diolok-olok dan diganti namanya menjadi The Love Boat. (Santi
Soekanto, “Gerakan Feminisme Kembali ke
Sunnatullah”, 22 April 2006,
http://www.hidayatullah.com.)

Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah:
Sanggupkah jika kita-para perempuan
mengalami seperti apa yang di alami oleh
kader tentara wanita Inggris di atas jika hal
tersebut juga di berlakukan di Negara kita? Selain itu, apakah RUU Kesetaraan Gender
memang benar-benar sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di negara
kita? Dalam hal ini, hak-hak yang
diperjuangkan memang tidak bertentangan
dengan nilai-nilai agama yang di anut di Indonesia sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 28 J ayat (2) tentang Hak Asasi
Manusia?.

Keganjilan lain pasal-pasal yang di adopsi
dari CEDAW ke dalam RUU Kesetaraan
Gender, terutama pada pasal 1, pasal 9, pasal
11, pasal 13 dan pasal 16 CEDAW. Sebagian pasal-pasal yang telah di adopsi
dari CEDAW tersebut juga akan membawa
implikasi yang sangat serius bagi kehidupan
beragama umat Islam Indonesia terutama
dalam hal hukum keluarga. Karena dalam
pasal 16 ayat 1 huruf (b) dan (h), menyebutkan: “Negara-negara peserta akan
mengambil tindakan yang tepat untuk
menghapus diskriminasi terhadap kaum
wanita dalam segala hal yang berkaitan
dengan perkawinan dan hubungan-
hubungan keluarga dan khususnya akan menjamin, atas dasar persamaan kaum
pria dan kaum wanita : (h) Hak yang sama bagi kedua pasangan
dalam hal pemilikan, perolehan,
pengelolaan, penguasaan, penikmatan
dan pembagian harta kekayaan, baik
cuma-cuma ataupun dengan
pertimbangan nilai”. Pasal di atas perlu diperhatikan, karena jika
hal tersebut di kaitkan dengan pembagian
harta kekayaan dari kedua pasangan untuk
anak laki-laki dengan anak perempuan
dalam hak waris.

Sebagaimana firman Allah
swt. dalam QS. An-Nisaa’ ayat 11; “…bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan
[272]; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua [273], maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo
harta…” [QS: An Nisaa’:11] Jika yang dimaksudkan adalah “kesetaraan”
dalam hal-hal yang tertulis dalam al-Quran
menyangkut hubungan perkawinan
(sebagaimana kasus waris tadi), maka,
bukan tak mungkin para aktivis gender akan
berusaha mempertanyakan ulang atau setidaknya mengotak-atik ketentuan nash
dalam al-Quran.

Feminisme dan Krisis Identitas Istilah feminisme sendiri berasal dari bahasa
Latin femina, perempuan. Konon dari kata
fides dan minus kemudian menjadi fe-minus.
Gerakan feminisme sendiri lahir dari Barat,
sekitar pada abad 18, dimana para
wanitanya pada masa itu, diperlakukan secara tidak manusiawi dan menjadi korban
inquisisi (penyiksaan atas kesalahan dalam
beragama). Bisa di pastikan bahwa gerakan
feminisme merupakan gerakan yang lahir
dari pemberontakan total terhadap segala
sesuatu yang di anggap telah mendiskriminasi/menindas wanita. Dalam perkembangannya, feminisme pada
akhirnya mengakui keabsahan homoseks
dan lesbianisme secara religius, kemudian
tanpa malu-malu lagi, para penyokong
feminis radikal mendeklarasikan bahwa
wanita dapat hidup dan memenuhi kebutuhan seksnya tanpa laki-laki.

Nah, yakinkah bahwa kita bisa hidup tanpa
laki-laki? Mungkin kasus Bella Abzug, bisa
kita jadikan sebagai cermin. Bella merupakan icon feminisme dan
perempuan aktivis feminisme dari kalangan
Yahudi yang ikut berperan besar dalam
penggodokan Plan of Action Konferensi
Beijing 1995. Selama puluhan tahun Bella berada di garis
depan kaum feminisme yang menyuarakan
kemandirian dan kesamaan hak bagi
perempuan di segala lini. Ketika Bill Clinton berkuasa, dia menjadi
salah satu pendukung vokal Partai
Demokrat. Di belakang wanita yang tampak
perkasa ini terdapat Martin, suaminya yang
pendiam yang selalu mendukung semua
sepak terjangnya. Dalam majalah Ms. 1990, Bella menulis artikel “Martin, What Should I
Do Now?” (Martin, Apa yang Harus
Kulakukan Kini?) tentang betapa kematian
Martin membuatnya bagai kapal kehilangan
kemudi.

Dan kaum muslimah Indonesia yang
menyebarkan maupun menganut paham
semacam ini seperti sedang di landa krisis
identitas, karena mereka tak percaya
dengan hak, peran maupun kedudukan
mereka sebagai perempuan telah di jamin dan di atur oleh Islam, sehingga mereka
harus mengadopsi mentah-mentah segala
konvensi yang datang dari Barat tanpa harus
berkaca kembali pada nilai-nilai Islam. Sebagai seorang muslimah, semestinya kita
juga malu pada penganut agama lain, karena
sejak lima tahun lalu, wanita Kristen
Indonesia sudah di antisipasi untuk
menghindari gerakan feminisme.

(SHINE: Wanita Kristiani Harus Hindari Gerakan
Feminisme, 04 October 2006), bahkan gereja Katolik Prancis juga sudah mewaspadai
bahayanya teori gender ini karena teori
Gender yang di ajarkan bertentangan dengan
ajaran Katolik. (Gereja Prancis Waspadai Teori Gender, Indonesia Malah Bangga,
hidayatullah.com, 29 September 2011). Di dalam Islam pun, hubungan antara laki-
laki dan perempuan sudah di atur
sedemikian rupa. Laki-laki berkewajiban
mencari nafkah sedangkan perempuan
mengasuh dan mendidik anak-anaknya,
meski memang tak menutup kemungkinan perempuan juga ikut membantu
perekonomian keluarga tetapi tentunya
harus mendapatkan izin dan pertimbangan
dari suaminya. Jika kesetaraan gender membawa dampak
buruk terhadap nilai-nilai agama, maka,
jangan paksakan kami untuk setara!.
Penulis sedang menempuh pendidikan di
Fakultas Hukum Universitas
Pamulang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s